Dia mengatakan dengan data yang kini berbasis individu dan alamat lengkap, penyaringan penerima bansos yang menyalahgunakan haknya dapat dilakukan dengan lebih akurat.

“Sangat bisa. Karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya, nomor rekeningnya. Nah, kalau terdeteksi digunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial,” tegas Prasetyo.

Terkait adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hal ini, Prasetyo menyebut belum ada instruksi spesifik, namun prinsip dasar penertiban data sudah menjadi mandat sejak awal pemerintahan.

“Secara spesifik tidak, tetapi instruksi dari Bapak Presiden sejak awal adalah bagaimana kita merapikan data, agar program pemerintah diterima tepat sasaran,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa saat ini pemerintahan memiliki komitmen yang kuat memberantas tuntas segala bentuk kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.

“Sejak awal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita betul-betul ingin berperang habis-habisan melawan judi online, narkoba, kemudian masalah narkoba, kemudian masalah penyelundupan-penyelundupan, kemudian juga masalah korupsi,” katanya.