"Kasus penolakan kenaikan PBB di Pati menjadi contoh kuat pengaruh kombinasi aksi fisik dan digital," ucapnya.
Dwianto memandang media sosial bisa menjadi alat 'testing the water' bagi pengambil kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Menurutnya, penggunaan kanal digital ini harus diimbangi kajian komprehensif berbasis bukti dan musyawarah publik yang memadai. dilansir rri.co.id