CARAPANDANG - Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Dwiyanto Indiahono, mengungkapkan fenomena kekuatan media sosial dalam memengaruhi kebijakan. Menurut dia, viralitas isu publik kini menjadi faktor penting dalam pembentukan dan penyesuaian kebijakan oleh pemerintah.

"Media sosial bisa memunculkan tekanan signifikan, sehingga pengambil kebijakan mempertimbangkan kembali keputusan mereka," kata Prof Dwianto, kepada Pro3 RRI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membedakan isu organik masyarakat dengan isu buatan buzzer atau akun robot. Menurutnya, membedakan sumber suara publik menjadi penting agar kebijakan tidak terguncang oleh manipulasi informasi.

"Pengambil kebijakan wajib mengedepankan bukti kuat agar kebijakan tetap kokoh meski menghadapi gelombang kritik publik," ujarnya.

Dwianto berpendapat pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas komunikasi publik, agar kebijakannya lebih mudah diterima masyarakat. Ia menilai, kepala daerah dan pejabat terkait memiliki tanggung jawab menghadirkan narasi yang memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Kebijakan yang disampaikan dengan empati akan mengurangi risiko penolakan keras dari masyarakat," ucap Dwianto.

Ia menambahkan, media sosial telah menjadi kanal partisipasi publik yang melengkapi aksi fisik di lapangan. Menurutnya, kolaborasi aksi nyata dan tekanan digital sering menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.