Dalam situasi darurat seperti keracunan pangan massal, masyarakat diimbau segera melapor ke call center 119 atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Gerak Cepat (TGC) akan menindaklanjuti laporan melalui investigasi dan uji laboratorium.
Kunta menambahkan, keamanan pangan dan respons cepat terhadap KLB merupakan fondasi utama keberhasilan MBG. “Dinas kesehatan daerah adalah garda terdepan dalam menjamin makanan bergizi sekaligus aman dikonsumsi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, Murti Utami, menegaskan pentingnya kepatuhan SPPG terhadap standar higiene dan sanitasi. “Keamanan pangan sama pentingnya dengan kandungan gizi. Kami ingin makanan MBG aman dikonsumsi,” katanya.
Ami menjelaskan, setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bukti kelayakan penyelenggaraan pangan. Satuan pelayanan yang telah beroperasi sebelum edaran berlaku diberi waktu satu bulan untuk melengkapinya.
Proses penerbitan SLHS melibatkan verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota. Pemerintah daerah wajib menerbitkan sertifikat maksimal 14 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Ami menegaskan sertifikasi tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk perlindungan bagi penerima manfaat. “Sertifikasi ini jaminan kualitas, bukan beban bagi pelaksana program,” ujar Ami.
