Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro.
Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.
“Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru" katanya.
Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan.
Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.
"BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” kata Yustinus.
Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki "sustainability report" atau laporan keberlanjutan.
Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.
"Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya 'sustain' ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia," kata Iwan.
Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.
