PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyebutkan, pelaku yang menjebol tembok pembatas perlintasan kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, terancam hukuman pidana.
KPK akan memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal korupsi pembangunan jalan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi (Plt Depdak) KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu Sabtu (28/6/2025).
Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, dalam keterangan pers di Medan pada Jumat, 27 Juni 2025 mengatakan dalam operasi tersebut tiga orang tersangka telah diamankan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengoplos beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium segera sadar dan menghentikan praktik curang sebelum ditindak tegas pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae dan juga Direktur Penindakan Pidana Ditjen Gakkum ESDM Ma'mun untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan memberi sanksi tegas kepada PT Pindo Deli 1 yang diduga mencemari sungai Citarum hingga airnya berubah menjadi biru kehijauan
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menyepakati kerja sama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada unit pekerja navigasi penerbangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyidikan terkait dugaan penerimaan gratifikasi pengadaan lingkungan di MPR RI. Dugaan gratifikasi dalam kasus ini mencapai belasan miliar rupiah.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Martinus Hukom mengungkapkan bahwa perempuan atau ibu rumah tangga kini menjadi target sindikat narkoba untuk menjadi kurir barang terlarang.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook
Gubernur Jawa Timur ini diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran (TA) 2021-2022.