CARAPANDANG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terdeteksi anomali atau tidak layak menerima bantuan. Sebanyak 55 ribu penerima sudah dihentikan bantuannya, sementara 44 ribu lainnya masih dalam proses penonaktifan.

“55 ribu sudah tidak terima bansos lagi. Tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul dalam rilis yang diterima RRI, Selasa (12/8/2025).

Penerima bansos tak layak ini mencakup ASN, anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, hingga pegawai BUMN dan BUMD. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah penyaluran tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak terkait. Langkah ini bagian dari implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan akurasi, pembaruan, dan sinergi antar kementerian/lembaga.

Pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan, menyesuaikan perubahan kondisi masyarakat seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Data hasil pemutakhiran diserahkan ke BPS untuk divalidasi sebelum menjadi dasar penyaluran bansos.