“Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan?. Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lain itu , tidak begitu maksudnya,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Septa Dinata mengatakan, penetapan IKN sebagai ibu kota politik cukup mengejutkan. Namun, keputusan Presiden Prabowo tersebut menjadi sikap tegas pemerintah yang tidak ingin ada spekulasi liar soal masa depan IKN.
"Memang ini cukup surprise, pemerintah melihat kalau tidak di-clear-kan di atas kertas akan jadi spekulasi liar. Sementara, proyek IKN sudah memakan biaya besar, sehingga pemerintah perlu menegaskan kembali sikapnya," kata Septa dalam perbincangan dengan Pro3 RRI, Senin (22/9/2025).
Ia menilai publik masih menanti pemerintah untuk merampungkan proyek IKN. Karena menurutnya, tidak cukup hanya dengan penetapan sebagai ibu kota politik.
Sebelumnya, IKN ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
